  |
|
|
Pengadilan Militer III-18 Ambon melaksanakan Kegiatan Olahraga Jumat pagi menjadi kegiatan rutin untuk memperoleh kesehatan dan jasmani.
Kadilmil Letkol Sus M. Zaki Ibrahim, S.H, menyebutkan setiap hari... 
Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Letkol Sus M. Zaki Ibrahim, S.H Januari, hari Rabu (19/1/22) memimpin pelaksanaan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan menyampaikan kepada seluruh... 
Seluruh Personil Pengadilan Militer III-18 Ambon melaksanakan UpacaraKegiatan yang rutin dilaksanakan di awal tahun ini dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pengembangan Zona Integritas... 
Kadilmil III-18 Ambon Letnan Kolonel Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. didampingi Panitera Dilmil III-18 Ambon menghadiri undangan rapat kerja di Makodam XVI/Patimura, Senin (17/1/2022) bersama... 
Kemudian bertempat diruang Sidang Utama Pengadilan Militer III-18 Ambon, Ditjen Bdilmiltun Mahkamah Agung Republik Indonesia Ibu Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H melaksanakan Pembinaan yang dihadiri... 
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama delapan jenderal yang mendampinginya tiba di Kota Ambon Provinsi Maluku pada Kamis (13-1-2022) sore untuk... 
Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa bersama rombongan tiba di Kota Ambon Provinsi Maluku pada Rabu (8-12-2021), kedatangan tersebut disambut Gubenur Maluku dan para sejumlah pejabat Maluku... 
SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN (APLIKASI)
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Lebih Lanjut
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Lebih Lanjut
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Lebih Lanjut
