  |
|
|
Pengadilan Militer III-18 Ambon patut bersyukur dan berbahagia, dikarenakan pada hari Sabtu (12/03/2022) baru saja mendapatkan kiriman kendaraan dinas roda 4 siap pakai jenis mobil Avanza 1-3G GMMF... 
Pengadilan Militer III-18 Ambon melaksanakan Kegiatan Olahraga Jumat pagi menjadi kegiatan rutin untuk memperoleh kesehatan dan jasmani.
Kadilmil Letkol Sus M. Zaki Ibrahim, S.H, menyebutkan setiap hari... 
Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Letkol Sus M. Zaki Ibrahim, S.H Januari, hari Rabu (19/1/22) memimpin pelaksanaan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan menyampaikan kepada seluruh... 
Seluruh Personil Pengadilan Militer III-18 Ambon melaksanakan UpacaraKegiatan yang rutin dilaksanakan di awal tahun ini dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pengembangan Zona Integritas... 
Kadilmil III-18 Ambon Letnan Kolonel Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. didampingi Panitera Dilmil III-18 Ambon menghadiri undangan rapat kerja di Makodam XVI/Patimura, Senin (17/1/2022) bersama... 
Kemudian bertempat diruang Sidang Utama Pengadilan Militer III-18 Ambon, Ditjen Bdilmiltun Mahkamah Agung Republik Indonesia Ibu Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H melaksanakan Pembinaan yang dihadiri... 
Ambon 10-02-2022, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura (FH UNPATTI) mengadakan kuliah lapangan ke Pengadilan Miiter III-18 Ambon, awalnya kunjungan Mahasiswa tersebut melihat jalannya... 
AMBON, 03/02/2022. Kadilmiltama Mayor Jenderal TNI Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum, pada hari Kamis tgl 3 Pebruari 2022 sampai dengan hari Jumat tgl 4 Pebruari 2022 melakukan kunjugan kerja ke... 
Rabu, 2 Pebruari 2022, Hakim Agung Mahkamah Agung RI Y.M. Bpk Dr. Ibrahim, SH.,MH.,LLM melakukan kunjungan ke Pengadilan Militer III-18 Ambon beliau disambut antusias oleh Kadilmil Letkol Sus M.... 
SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN (APLIKASI)
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Lebih Lanjut
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Lebih Lanjut
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Lebih Lanjut|
Bangga melayani bangsa
|
